220,1 Triliun, atau Sekitar 54.3% APBN Dialokasikan untuk Memberi Insentif Bagi Para Pengusaha, Ini Penjelasan dari Fadli Zon

Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Twitter_Foto Fadli Zon

PARANGMAYA – Anggota DPR RI, Fadli Zon mengkuliti besaran anggaran dan prosentase peruntukan APBN selama dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Fadli mencatat bahwa, APBNpada tahun 2020 sebesar 405,1 triliun telah dipergunakan, untuk penanganan dampak Covid-19. Anehnya, 54.3%  dari total anggaran tersebut, atau 220,1 triliun justru dipergunakan untuk memberi insentif bagi para pengusaha.

“Pada tahun 2020 misalnya, dari tambahan belanja dan pembiayaan APBN sebesar 405,1 triliun, untuk penanganan dampak Covid-19. Insentif perpajakan dan program pemulihan ekonomi nasional besarannya mencapai 220,1 triliun, atau sekitar 54.3% dari total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tadi. Kita hendak mengatasi darurat kesehatan, tapi belanja terbesar pemerintah justru dialokasikan untuk memberi insentif bagi para pengusaha,’bebernya, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Fadli Zon Official pada tanggal 20 Oktober 2021.

Dia menilai besaran prosentase tersebut, telah menunjukkan bahwa, anggaran publik cenderung digunakan oleh pemerintah untuk melayani kepentingan oligarki.

“Jadi Rakyat yang sudah ditimpa kesulitan ekonomi, tak mendapat jaminan kesehatan. Karena anggaran publik kita lebih suka digunakan pemerintah kita, untuk melayani kepentingan oligarki,”ungkapnya.

Dia mengungkapkan hal tersebut, pada konteks untuk mengritisi kebijakan pemerintah. Khususnya terkait anggaran yang dikeluarkan dari APBN. Selanjutnya, dia membandingkan besaran prosentase, dan kisaran nominalnya antara porsi, yang dikeluarkan untuk masyarakat, dan yang dikeluarkan terhadap pengusaha.

Menurutnya, APBN hanya mengeluarkan sebesar 169 ,7 triliun untuk anggaran kesehatan. Artinya anggaran tersebut. justru dipangkas 20,2 triliun.

“Pada saat yang sama pemerintah malah memangkas anggaran kesehatan dari 20,2 triliun pada tahun 2020 menjadi 169 ,7 triliun pada APBN 2021,”ungkapnya.

Fadli mengingatkan, ternyata “Hingga kini polanya juga masih belum berubah, tahun ini misalnya, pemerintah lebih memilih untuk menggunakan silpa, sisa lebih pembiayaan anggaran APBN 2020 untuk membiayai proyek kereta cepat,” tegasnya.

Dia mengamati, bahwa kebijakan pemerintah, tidak menggunakan Silpa, untuk menolong 9 Juta orang peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sedangkan pada waktu yang bersamaan, mereka saat ini terancam  “kehilangan status sebagai penerima bantuan iuran PBI dari negara,”katanya.

“Hingga kini polanya juga masih belum berubah, tahun ini misalnya, pemerintah lebih memilih untuk menggunakan silpa, sisa lebih pembiayaan anggaran APBN 2020 untuk membiayai proyek kereta cepat ketimbang menolong 9 juta orang peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang terancam kehilangan status sebagai penerima bantuan iuran PBI dari negara,”paparnya.

Fadli menekankan “Jadi Rakyat yang sudah ditimpa kesulitan ekonomi tak mendapat jaminan kesehatan karena anggaran publik kita lebih suka digunakan pemerintah kita untuk melayani kepentingan oligarki,”tegasnya.***

Sumber : YouTube Fadli Zon Official

Baca Juga :

Bagikan :

Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Sign Up for Newsletter

Dapatkan update artikel terkini dari Parangmaya

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Pesan Sekarang