Menteri PANRB: Digital ID Kunci Utama Integrasi Pelayanan Publik

20240228 Rakornas Dukcapil Tahun 2024 1

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menjadi narasumber pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Catatan Sipil 2024 Kemendagri di Batam, Rabu (28/02).

 

adsbygoogle


BATAM – Identitas Digital menjadi kunci utama dalam pengintegrasian seluruh layanan. Dengan adanya identitas digital maka cukup dengan satu identitas seluruh data sudah terekam dan membuat masyarakat tidak perlu re-entry data pribadinya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna menyampaikan pada tanggal 9 Januari 2024 bahwa keterpaduan layanan digital pemerintah merupakan keharusan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat.

“Untuk melaksanakan arahan Presiden tersebut, Kemendagri, BSSN, Kominfo, dan BUMN PERURI telah melakukan rapat intens terkait pemanfaatan identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam kerangka Digital ID untuk mendukung pengintegrasian layanan,” jelas Anas saat menjadi narasumber pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Catatan Sipil 2024 Kemendagri di Batam, Rabu (28/02).

Saat ini Kementerian PANRB bersama instansi terkait telah sampai pada kesepakatan kerangka kerja Identitas Digital Nasional. Kesepakatan kerangka kerja ini membuat seluruh tugas dan tahapan telah menemui titik terang. Anas juga berharap kepada Dirjen Dukcapil dan Kepala Dinas Dukcapil di seluruh daerah untuk dapat segera aktivasi IKD bagi ASN dan selesai di bulan Mei 2024 agar dapat mendukung layanan digital aparatur negara sesuai Perpres No. 82/2023.

20240228 Rakornas Dukcapil Tahun 2024 2

Fokus pada IKD sebagai kunci pada Single Sign On (SSO) telah sesuai dengan UU No. 1/2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 27/2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) untuk mendukung pelaksanaan UU No. 24/2013 Tentang Administrasi Kependudukan. “Kedepan tentunya proses lebih simpel, cepat, dan mudah. Tidak perlu fotokopi KTP lagi untuk mengakses layanan, dan tentunya dengan IKD keamanan data pribadi lebih terjamin. Satu kali isi data bisa untuk berbagai layanan,” jelas Anas.

Bukan tanpa alasan, pemanfaatan strategi transformasi digital secara terpadu dan intensif menurut Anas dapat mempercepat Indonesia untuk keluar dari Middle Income Trap dan percepatan menuju Indonesia Maju. Dalam periode 2016 – 2045, diproyeksikan ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,7% pertahun dengan terus melakukan reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi.

“Indonesia diperkirakan menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar kelima pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70% penduduk Indonesia pada tahun 2045,” tambah mantan Kepala LKPP tersebut.

20240228 Rakornas Dukcapil Tahun 2024 8