PARANGMAYA – Ekonom Senior, Rizal Ramli menegaskan bahwa kebijakan pemerintah era kepemimpinan Joko Widodo tidak berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, justru berpihak kepada oligarki.

Rizal bahkan dengan nada lugas mengatakan “Jadi ini pemerintah betul-betul ngabdi sama oligarki. Beda dengan pidatonya, beda dengan kampanyenya dulu, trisakti,”tegasnya.

Menurutnya keberpihakan adalah pilihan ideologis. Sedangkan secara ideologis ”keberpihakannya memang kepada oligarki, kepada yang gede dan yang kaya , dalam maupun yang luar negeri, bukan kepada rakyat biasa. Nah itu kan pilihan ideologis,”ucapnya.

Rizal meyodorkan kebijakan Pemerintah Jokowi, yang justru dinilai akan menekan rakyat, seperti rencana kenaikan tarif dasar listrik, BPJS, Gas 3 kg akan dihapuskan, pemberlakuan PPN Sembako.

“Lah kita kebalik, golongan menengah bawah kita pajekin, kita mau naikin tarif listrik, tarif BPJS, Gas mau dihapuskan yang 3 kg dst, PPN Sembako, justru yang menyangkut rakyat dia pajekin, dia mau bebani, padahal rakyat lebih susah,”bebernya, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Fadli Zon Official pada tanggal 2 Oktober 2021.

Dia menjelaskan justru berkebalikan, dengan para oligarki yang diberi banyak kelonggaran dan kemudahan.

“Tetapi berbagai kemudahan, kelonggaran diberikan untuk temen-temennya yang oligarkhi,”jelasnya.

Rizal juga membeberkan sejumlah bukti, seperti penghapusan pajak oleh pemerintahan Jokowi selama 20 tahun untuk pengusaha besar.

Padahal pengusaha kecil diwajibkan membayar pajak. Ditambah lagi, penghapusan pembayaran royalti bagi pengusaha, dan eksportir batubara. Padahal sebelumnya, eksportir batu bara wajib membayar royalti.

“Tidak adanya keberpihakan. Indonesia lagi susah apa yang dilakukan, keberpihakannya hanya kepada kalangan oligarki, domestiknya besar dan Asing. Contohnya: (1) Pajak pendapatan dihapuskan 20 tahun, gak usah bayar. Pengusaha kecil aja harus bayar pajak, tukang bakso aja harus bayar pajak,kok bisa pengusaha yang besar-besar dibebaskan pajak pendapatan 20 tahun.(2) Pengusaha dan Ekportir batu bara dulu mesti membayar royalti. Pada waktu dulu harga batu bara tuh 60 dolar per ton pemerintah nyaris terima royalty nyari 20 triliyun. Pemerintah Jokowi Hapuskan Royalti, karena semua teman2nya oligarki batubara. Padahal hari ini harga batubara 170 dolar per ton, kalau seandainya itu tidak dihapus royalti itu, negara bakal dapat 60-70 triliyun,” bebernya.

Dia menegaskan, karena sudah menjadi pilihan ideologis, maka pemerintahaan saat ini tidak bisa diandalkan untuk memberikan solusi. Bahkan, dengan tegas mengatakan jokowi harus diganti.

“Gak bisa balik badan. Jadi kalau ngandalin ini, gak bakal ada solusinya. Satu-satu caranya memang “Jokowi harus berhenti”. Kita Ganti semua setnya ini, set yang mampu memperkirakan situasi, cari cara2 terobosan untuk nyelesein masalah. Ini gak mampu kok, menyelesaikan banyak masalah. Masalah bukannya makin kecil, tapi makin besar,”paparnya.***

Sumber : YouTube Fadli Zon Official