PARANGMAYA – Anggota DPR RI, Fadli Zon menyoroti bahwa, anggaran publik cenderung digunakan oleh pemerintah untuk melayani kepentingan oligarki.

“Jadi Rakyat yang sudah ditimpa kesulitan ekonomi, tak mendapat jaminan kesehatan. Karena anggaran publik kita lebih suka digunakan pemerintah kita, untuk melayani kepentingan oligarki,”ungkapnya.

Dia membeberkan hal tersebut, dalam konteks mengritisi kebijakan pemerintah, tentang anggaran yang dikeluarkan dari APBN. Dia membandingkan besaran prosentase, dan kisaran nominalnya antara porsi, yang dikeluarkan untuk masyarakat dan untuk para pengusaha.

Fadli mencatat bahwa, APBN yang dikeluarkan dari kocek negara sebesar 405,1 triliun, untuk penanganan dampak Covid-19. Namun, justru 220,1 triliun atau 54.3% digunakan untuk memberi insentif bagi para pengusaha pada tahun 2020.

“Pada tahun 2020 misalnya, dari tambahan belanja dan pembiayaan APBN sebesar 405,1 triliun, untuk penanganan dampak Covid-19. Insentif perpajakan dan program pemulihan ekonomi nasional besarannya mencapai 220,1 triliun, atau sekitar 54.3% dari total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tadi. Kita hendak mengatasi darurat kesehatan, tapi belanja terbesar pemerintah justru dialokasikan untuk memberi insentif bagi para pengusaha,’bebernya, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Fadli Zon Official pada tanggal 20 Oktober 2021.

Sebaliknya, APBN hanya mengeluarkan sebesar 169 ,7 triliun untuk anggaran kesehatan, justru dipangkas 20,2 triliun.

“Pada saat yang sama pemerintah malah memangkas anggaran kesehatan dari 20,2 triliun pada tahun 2020 menjadi 169 ,7 triliun pada APBN 2021,”ungkapnya.

Fadli menggarisbawahi, bahwa “Hingga kini polanya juga masih belum berubah, tahun ini misalnya, pemerintah lebih memilih untuk menggunakan silpa, sisa lebih pembiayaan anggaran APBN 2020 untuk membiayai proyek kereta cepat,” tegasnya.

Kebijakan pemerintah, justru tidak menggunakan Silpa untuk menolong 9 Juta orang peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Padahal mereka saat ini terancam  “kehilangan status sebagai penerima bantuan iuran PBI dari negara,”katanya.

“Hingga kini polanya juga masih belum berubah, tahun ini misalnya, pemerintah lebih memilih untuk menggunakan silpa, sisa lebih pembiayaan anggaran APBN 2020 untuk membiayai proyek kereta cepat ketimbang menolong 9 juta orang peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang terancam kehilangan status sebagai penerima bantuan iuran PBI dari negara,”paparnya.

Fadli menekankan “Jadi Rakyat yang sudah ditimpa kesulitan ekonomi tak mendapat jaminan kesehatan karena anggaran publik kita lebih suka digunakan pemerintah kita untuk melayani kepentingan oligarki,”tegasnya.***

Sumber : YouTube Fadli Zon Official