PARANGMAYA – Deretan tokoh-tokoh Nasional ramai-ramai angkat bicara terkait Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021. Pasalnya dalam aturan yang mengatur, tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali bahwa penumpang diwajibkan menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19 dari hasil tes RT-PCR. Dan sampelnya diambil, dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan.
Instruksi Mendagri tersebut, berlaku bagi penumpang dengan vaksin dosis pertama maupun dosis kedua.
Ketua DPR RI mengatakan bahwa PCR test harganya harus ditekan. Sekaligus harganya seragam di seluruh daerah.
dia juga menuntut agar pemerintah memberikan penjelasan terkait aturan itu kepada masyarakat secara luas.
“Pemerintah harus memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait peraturan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021. Jika syarat tes PCR bagi pelaku penerbangan adalah solusi terbaik maka harga PCR test harus ditekan dan seragam di seluruh daerah,”katanya.
Pernyataan Puan Maharani tersebut, disambut baik oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Susi Pudjiastuti mengatakan “Ayo Mbak Puan, wakili kami masyarakat kalaupun harus PCR harganya yg benar, please please, untuk penerbangan antigen cukup,” jelasnya.
Ketua Dokter Indonesia Bersatu (DIB), Dokter Eva Sri Diana Chaniago juga ikut angkat bicara terkait aturan tersebut. Dia mengatakan, agar pemerintah mempertimbangkan PCR gratis, karena tidak semua penumpang pesawat terkategori orang yang mampu. Sedangkan untuk penularan, justru perjalanan darat dan laut memiliki resiko penularan Covid-19 lebih besar dibandinglan pesawat. Karena durasi berkumpulnya penumpang di ruangan tertutup, jauh lebih lama dibandingkan dengan pesawat.
“Perjalanan darat & laut lebih lama sehingga resiko penularan covid lebih besar, dibanding naik pesawat. Karena berkumpulnya orang dalam satu ruangan tertutup lebih lama. Harga tiket pesawat lebih mahal, ditambah PCR makin mahal. Rakyat yang naik pesawat nda mulu orang kaya, jadi pertimbangkan PCR free,”katanya.
Sedangkan politisi Demokrat Yan Harahap tidak memberikan komentar, namun dia memposting sebuah pemberitaan berjudul “Serikat Karyawan Angkasa Pura II Bersurat ke @jokowi , Protes Aturan Tes PCR Tak Adil dan Manusiawi” unggahnya.
Mantan sekretaris Kementrian BUMN, Said Didu secara terang-terangan menilai bahwa “Sepertinya ada pihak berbisnis dibalik regulasi kekuasaan yg memeras uang rakyat,”paparnya.
“Sepertinya ada pihak berbisnis dibalik regulasi kekuasaan yg memeras uang rakyat,”tegasnya.
“Perjalanan darat & laut lebih lama shg resiko penularan covid lebih besar dibanding naik pesawat Krn berkumpulnya orang dlm satu ruangan tertutup lebih lama Harga tiket pesawat lbh mahal,ditambah PCR makin mahal Rakyat yg naik pesawat nda mulu org kaya,jd pertimbangkan PCR free,”bebernya.
“Pemerintah harus memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait peraturan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021. Jika syarat tes PCR bagi pelaku penerbangan adalah solusi terbaik maka harga PCR test harus ditekan dan seragam di seluruh daerah,”tuturnya.
“Serikat Karyawan Angkasa Pura II Bersurat ke @jokowi , Protes Aturan Tes PCR Tak Adil dan Manusiawi,”tulisnya.
***
Sumber : Twitter
