Bagikan :

Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Twitter_Habibburahman

PARANGMAYA – Anggota DPR RI, Habiburokhman akhirnya buka suara terkait masuknya 34 TKA asal China ke Indonesia. Dia mengataan, bahwa masuknya TKA China ke Indonesia dimassa PPKM Level – 4, menjadi beban pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan, rusaknya kepercayaan publik.

Sebanyak 34 TKA China kembali masuk ke Indonesia, disaat Kebijakan Nasional memberlakukan PPKM Level-4 adalah beban pemerintah, dan berakibat rusaknya kepercayaan publik. Walupun pemerintah berkilah, dan berlindung dibawah Pemenkumham 27/2021 karena Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

Keterangan ini disampaikan lewat akun media sosial twitter @habiburokhman pada Senin, tanggal 9 Agustus 2021.

“Masuknya 34 TKA China di masa PPKM menjadi beban pemerintah krn merusak kepercayaan publik. Terlepas dari penjelasan bhw mrk memenuhi syarat Pemenkumham 27/2021 karena Izin Tinggal Terbatas (ITAS), namun pmrth gagal menjelaskan urgensi kedatangan mereka,” tegasnya.

Dia menilai bahwa Rakyat dipaksa untuk tidak bergerak pada masa PPKM oleh pemerintah. Disaat yang bersamaan, justru pemerintah mengijinkan, TKA China untuk masuk ke Indonesia. Situasi timpang semacam ini membuat rakyat frustasi.

Baca juga:  Dewan Pers ke PWI Jatim Ajak Konstituen Bersinergi

“Situasi PPKM saat ini rakyat bahkan ada yang frustrasi. Setiap penegakan aturan harus disertai dengan penjelasan alasan yg terbuka. Rakyat makna tidak paham pasal per pasal Permenkumham, tapi mereka merasa tidak adil disaat mereka dibatasi untuk bergerak, WNA China justru malah bisa masuk,” lanjutnya.

TKA China kembali mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dengan menumpangi pesawat Citilink dengan kode QG8815.

TKA China tersebut berjumlah 34 orang. Sedangkan jumlah keseluruhannya adalah 37 penumpang. Dengan rincian  34 WNA, 3 orang WNI dan membawa 19 awak alat angkut yang semuanya WNI.

Habiburokhman mendorong agar pemegang ITAS dihapus oleh pemerintah, bahkan untuk semua TKA selama penerapan PPKM.

” Saya minta agar Kemenkumham lebih proaktif jelaskan why pemegang ITAS dikecualikan , dan apa urgensi 34 orang itu masuk ke RI bagi kepentingan nasional . Jika dua hal tsb tdk bisa dilakukan, baiknya selama PPKM pemegang ITAS dihapus dari pengecualian masuknya TKA,” katanya.

Baca juga:  Dewan Pers ke PWI Jatim Ajak Konstituen Bersinergi

***

 

Sumber : Twitter