PARANGMAYA – Begawan Ekonomi, Rizal Ramli menegaskan bahwa Jokowi harus berhenti. Pernyataan ini dilontarkan saat membedah situasi ekonomi-politik Indonesia, yang dinilainya sudah masuk fase kritis.
“Ekonomi kita uda masuk ICU, selama masuk ICU diinfus terus menerus dengan pinjaman luar negeri. Memang dari segi nilai pinjaman luar negerinya berkurang. Tetapi diinfus pula dengan cara nyetak uang oleh Bank Indonesia (Monetisasi daripada hutang),” tegasnya.
Rizal menilai bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut, bagaikan “Gali lobang, nutup jurang,”ungkapnya.
Terdapat dua alasan mendasar yang menyebabkan Prediden Jokowi layak untuk berhenti. Kedua Faktor tersebut sebagai berikut :
1. Ketidakmampuan Pejabat Pemerintah untuk Melakukan Prediksi
Rizal mengatakan bahwa para pejabat pemerintah, tidak memiliki kemampuan melakukan simulasi dan prediksi atas situasi ekonomi kedepan. Terbukti dari seluruh prediksinya, nyaris meleset.
“Ada dua level Problem, kemampuan pejabat kita untuk meramalkan, untuk melakukan simulasi apa yang akan terjadi 1 tahun kedepan, 2 tahun kedepan atau 6 bulan kedepan, itu rendah sekali. Bisa dilihat faktanya, setiap ramalan pejabat pemerintah nyaris meleset semua,”ungkapnya lewat kanal YouTube Fadli Zon Official pada Sabtu, tanggal 2 Oktober 2021
Dia menegaskan, bahwa dengan melesetnya prediksi tersebut, mencerminkan betapa lemahnya kemampuan mereka secara empirik, dalam memperkirakan keadaan. Serta mencari solusi.
“Menunjukkan kelemahan secara empirik untuk memperkirakan keadaan dan mencari solusinya. Karena kalau orang gak bakal tau apa yang bakal terjadi, dalam satu tahun lagi, bagaimana you bisa mempersiapkan diri, antisipasi itu,”jelasnya.
Dia juga menambahkan, bahwa kemampuan simulai yang rendah semacam ini, sudah berlangsung selama tujuh tahun kepemimpinan Jokowi. Dia menilai, bahwa situasi ini tidak kunjung bisa diperbaiki.
“Secara teknis apakah pemerintah ini punya kemampuan simulasi dan perkiraan masa depan? Bisa diperbaiki ngga? Ya nggak bisa.udah 7 tahun kemampuan memprediksinya, kemampuan simulasinya rendah. Selalu kagetan. Kan kalau jago gak kagetan,”ucapnya.
Kedua Keberpihakan Kebijakan Kepada Oligarki Bukan Kepada Rakyat
Rizal membeberkan sejumlah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, justru berpihak kepada oligarki.
Dia mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi telah menghapuskan pajak pendapatan selama 20 tahun untuk pengusaha besar. Sedangkan pengusaha kecil diwajibkan membayar pajak. Ditambah lagi, penghapusan pembayaran royalti bagi pengusaha, dan eksportir batubara, padahal sebelumnya, eksportir batu bara wajib membayar royalti.
“Tidak adanya keberpihakan. Indonesia lagi susah apa yang dilakukan, keberpihakannya hanya kepada kalangan oligarki, domestiknya besar dan Asing. Contohnya: (1) Pajak pendapatan dihapuskan 20 tahun, gak usah bayar. Pengusaha kecil aja harus bayar pajak, tukang bakso aja harus bayar pajak,kok bisa pengusaha yang besar-besar dibebaskan pajak pendapatan 20 tahun.(2) Pengusaha dan Ekportir batu bara dulu mesti membayar royalti. Pada waktu dulu harga batu bara tuh 60 dolar per ton pemerintah nyaris terima royalty nyari 20 triliyun. Pemerintah Jokowi Hapuskan Royalti, karena semua teman2nya oligarki batubara. Padahal hari ini harga batubara 170 dolar per ton, kalau seandainya itu tidak dihapus royalti itu, negara bakal dapat 60-70 triliyun,” bebernya.
Rizal juga meyodorkan kebijakan Pemerintah Jokowi, yang justru dinilai akan menekan rakyat, seperti rencana kenaikan tarif dasar listrik, BPJS, Gas 3 kg akan dihapuskan, pemberlakuan PPN Sembako.
“Lah kita kebalik, golongan menengah bawah kita pajekin, kita mau naikin tarif listrik, tarif BPJS,, Gas mau dihapuskan yang 3 kg dst, PPN Sembako, justru yang menyangkut rakyat dia pajekin, dia mau bebani, padahal rakyat lebih susah,”bebernya.
Dia menjelaskan justru berkebalikan, dengan para oligarki yang diberi banyak kelonggaran dan kemudahan.
“Tetapi berbagai kemudahan, kelonggaran diberikan untuk temen-temennya yang oligarkhi,”jelasnya.
Rizal bahkan dengan nada lugas mengatakan “Jadi ini pemerintah betul-betul ngabdi sama oligarki. Beda dengan pidatonya, beda dengan kampanyenya dulu, trisakti,”tegasnya.
Menurutnya keberpihakan adalah pilihan ideologis. Sedangkan secara ideologis ”keberpihakannya memang kepada oligarki, kepada yang gede dan yang kaya , dalam maupun yang luar negeri, bukan kepada rakyat biasa. Nah itu kan pilihan ideologis,”ucapnya.
Karena sudah menjadi pilihan ideologis, maka pemerintahaan saat ini tidak bisa diandalkan untuk memberikan solusi.“Gak bisa balik badan.
“Jadi kalau ngandalin ini, gak bakal ada solusinya. Satu-satu caranya memang “Jokowi harus berhenti”. Kita Ganti semua setnya ini, set yang mampu memperkirakan situasi, cari cara-cara terobosan untuk nyelesein masalah. Ini gak mampu kok, menyelesaikan banyak masalah. Masalah bukannya makin kecil, tapi makin besar,”paparnya.***
Sumber : YouTube Fadli Zon Official
