Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Twitter_Said Didu

PARANGMAYA – Mantan Sekretaris Kementrian BUMN, Said Didu menyoroti perspektif pemerintah atas kejadian banjir di Kalimantan. Dia menyoroti reaksi pemerintah tentang fenomena banjir dalam sebuah pemberitaan yang berjudul “Jokowi: Banjir Sintang karena Kerusakan Lingkungan Berpuluh Tahun”.

Said menggarisbawahi bahwa “salah satu tugas pemerintah adalah memperbaiki kerusakan sebelumnya,”katanya.

Berdasarkan normatifitas semacam inilah, pemerintah harus mampu menghentikan kerusakan lingkungan lewat kebijakan-kebijakannya, sehingga “bukan menambah kerusakan,”ungkapnya.

Presiden Jokowi menjelaskan secara singkat terkait banjir di Kalimantan adalah akibat dari “kerusakan catchment area, daerah tangkapan hujan, yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ya itu yang harus kita hentikan karena masalah utamanya ada di situ,” kata Jokowi saat Siaran Pers usai peresmian jalan tol di Serang, Banten, Selasa (16/11).

Said justru mempermasalahkan bahwa langkah pemerintah saat ini. Dia mengatakan seharusnya orientasi kebijakan pemerintah saat ini “bukan menambah kerusakan apalagi menghilangkan AMDAL dalam persyaratan proyek,”katanya, sebagaimana dikutip dari akun twitter pribadinya @msaid_didu pada Selasa, tanggal 16 November 2021.

Dia tidak menerangkan lebih lanjut, tentang proyek apa saja yang berpotensi mengesampingkan AMDAL.

“Dan salah satu tugas pemerintah adalah memperbaiki kerusakan sebelumnya – bukan menambah kerusakan apalagi menghilangkan AMDAL dalam persyaratan proyek,”katanya.

Bencana banjir telah melanda di 12 kecamatan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Tercatat 140.468 jiwa terdampak banjir tersebut dan 2 warga dilaporkan meninggal dunia. Ditambah 35.117 unit rumah yang terendam banjir hingga 300 sentimeter, 5 unit jembatan rusak berat dan beberapa sarana prasarana lainnya juga terdampak.

Akibat tingginya muka air tersebut mengakibatkan, ruas jalan nasional menyebabkan mobilisasi terhambat. Bahkan, beberapa gardu PLN juga masih terendam. Sehingga ada wilayah yang masih tidak dapat dialiri listrik. Hal ini juga berakibat pada terhambatnya penyedia layanan sinyal telekomunikasi. Karena menara BTS juga terendam banjir.

Sedangkan kepala BNPB, Letjen TNI Ganip Warsito menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) senilai 1,5 miliar. Bantuan ini  untuk percepatan penanganan banjir, yang melanda di empat Kabupaten di Kalimantan Barat.

Rinciannya sebagai berikut : (1) 500 juta guna mendukung penanganan banjir di Kabupaten Sintang (2) 500 juta diberikan kepada Kabupaten Malawi (3) 250 juta untuk Kabupaten Sekadau (4) 250 juta untuk Kabupaten Sanggau.

Batuan tersebut diserahkan saat melakukan kunjungan kerja meninjau kondisi lapangan dan penanganan banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Selasa (9/11).

***

Sumber : Twitter

Artikel Terkait

Terkini Teraktual

Nawala / Newsletter