PARANGMAYA – Mantan Sekretaris Kementrian BUMN, Said Didu menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo dalam sebuah pemberitaan yang yang berjudul “Jokowi Pamer Sudah Bangun 1.640 KM Jalan Tol dalam 6 Tahun”. Dia membeberkan beban, yang harus ditanggung oleh BUMN akibat penugasan proyek jalan tol tersebut.
Said menyodorkan kontra narasi atas pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Sebelumnya, Presiden mengatakan “Jalan tol, enam tahun ini, selesai 1.640 km,” pada Kamis, tanggal 18 November 2021 pada CEO Forum.
Manusia Merdeka ini langsung menyodorkan data, dari penugasan proyek pemerintah tersebut. Dia mengatakan bahwa “BUMN yang ditugaskan siap-siap bangkrut dengan beban utang menggunung,”tegasnya.
Keterangan itu dilanjutkan dengan mengungkap perkiraan jumlah utang dari BUMN Waskita Karya mencapai Rp 90 Triliun. Sedangkan Hutama Karya menanggung beban hutang sedikitnya sebanyak 50 triliun.
“Utang Waskita sekitar Rp 90 trilyun dan utang Hutama Karya lebih Rp 50 trilyun,” bebernya lewat akun twitter pribadinya @msaid_didu pada Kamis, tanggal 18 November 2021.
Permasalahan ternyata masih berlanjut, karena BUMN itu terpaksa harus merencanakan penjualan seluruh ruas tolnya.
“sehingga jalan tol yang dibanggakan tersebut rencananya semua akan dijual,” ungkapnya.
“Dan hasilnya adalah BUMN yg ditugaskan siap-siap bangkrut dengan beban utang menggunung (Utang Waskita sekitar Rp 90 trilyun dan utang Hutama Karya lebih Rp 50 trilyun) sehingga jalan tol yang dibanggakan tersebut rencananya semua akan dijual,”bebernya.
Pada kesempatan berbeda, dia membedah tentang rencana Wastita Karya, yang berencana menjual seluruh ruas jalan tolnya, hingga 2025.
Said menjelaskan bahwa ketika Wastita Karya melakukan hal tersebut, berpotensi melanggar 3 UU sekaligus. Dan berujung kepada tindak pidana korupsi. Ketiga UU yang berpotensi dilanggar oleh Waskita Karya antara lain : (1) UU Jalan Tol (2) UU BUMN (3) UU Keuangan Negara (9/11/2021)
Sumber : Twitter
