Bagikan :

Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

PARANGMAYA.COM – Anggota DPR RI Komisi I, Fadli Zon dengan kepala dingin justru memberikan argumentasi mendetail, ketika kritik kerasnya kepada pemerintah tentang kenaikan harga BBM, coba untuk dibantah oleh stafsus Menkeu Yustinus Prastowo.

Buntut dari kontra narasi Fadli tentang kenaikan harga BBM, akhirnya memantik Prastowo untuk melayangkan bantahan. Namun, Fadli dengan tenang mengatakan “Saya akan tanggapi bantahan @prastow yang tak membantah argumen saya soal kenaikan BBM,” ungkapnya.

Dia menggarisbawahi bahwa “Bantahan saudara  Yustinus @prastow atas pernyataan saya mengenai narasi menyesatkan dibalik kenaikan harga BBM sebenarnya tidak sedikitpun membantah argumen yang saya kemukakan. Mari kita bahas,” tuturnya, sebagaimana dalam akun twitternya @fadlizon pada Selasa (13/9/2022)

Fadli Zon membuat utas berjumlah 16 poin cuitan untuk menjelentrehkan bantahannya atas kebijakan pemerintah mulai dari pernyataan Presiden, besaran angka subsidi, keganjiklan argumen pemerintah, sampai pada landasan UU yang seharusnya menjadi dasar sebuah kebijakan di APBN.

16 poin penting tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada tgl 1 Agustus 2022 Presiden Jokowi sendiri yang menyebut “subsidi BBM” mencapai Rp502 triliun. Pernyataan itu jelas keliru, karena angka subsidi BBM yang sebenarnya di dalam APBN jauh di bawah angka tsb.

2.  APBN itu harus diatur melalui UU APBN, bukan UU BUMN, Perpres, apalagi Permenkeu. Sehingga, pengalokasian dana kompensasi yg tidak dilakukan melalui UU APBN jelas bermasalah.

3. Pernyataan Pemerintah bahwa sesudah BBM dinaikkan pun subsidi tetap tidak cukup hingga akhir tahun adalah pernyataan tidak profesional dan tak bertanggung jawab. Pernyataan itu hanya menunjukkan bagaimana buruknya perencanaan pemerintah.

4. Kita bahkan perlu bertanya, dgn kenaikan harga Pertalite hingga 31%, benarkah masih ada subsidi? Buktinya, ada SPBU asing yang bisa jual bensin di bawah harga Pertamina, sebelum kemudian “dipaksa” pemerintah utk menaikkan harga.

5.  Jika tidak ada lagi subsidi Pertalite, dan Premium secara de facto sudah tidak ada lagi di lapangan, bagaimana bisa Pemerintah menyebut anggaran subsidi BBM kita masih kurang hingga Rp89,3 T?

6. Poin tsb membuat anggaran dana kompensasi dalam APBN jadi kian relevan dipersoalkan, baik terkait landasan hukumnya, maupun terkait teknis dan besaran hitung-hitungannya.

7. Sdr. Yustinus @prastow menyinggung soal nilai tukar. Kita juga tahu soal itu. Masalahnya, hal itu justru membuat dalih pemerintah jadi kian aneh.

8. Kenapa aneh? Di satu sisi Pemerintah selalu klaim depresiasi rupiah paling rendah jika dibanding mata uang negara lain, tapi kenaikan harga BBM kita justru yang paling tinggi.

9. Menurut BI, sampai 22 Agt 2022, rupiah hanya terdepresiasi 4,27 persen, jauh lebih rendah dari depresiasi India 6,92 persen, Malaysia 7,13 persen, dan Thailand 7,38 persen.

10. Anehnya, dalam 12 bulan terakhir harga BBM di Indonesia telah naik rata-rata 55%, jauh lebih tinggi dibanding Malaysia (9%), Vietnam (25,7%), atau Thailand (22%).

11. Pemerintah gagal jaga fundamental ekonomi shg rupiah terus merosot. Sebagai catatan, pada 2011 harga ICP pernah capai US$111,6/barel, asumsi APBN-nya hanya US$80. Tapi karena kurs kuat, hanya Rp9.144/USD, tidak ada kenaikan harga BBM.

12. Pada 2008, harga ICP juga melonjak hingga US$ 96,1, padahal asumsi APPN US$63. Tapi karena kurs hanya Rp9.161/USD, kenaikan harga BBM tidak sebesar sekarang. Tahun itu harga BBM bahkan kemudian diturunkan kembali hingga 2 kali.

13. Selain gagal menjaga fundamental ekonomi, Pemerintah juga telah gagal berpihak pada rakyat yg baru kembali menggeliat sesudah dihantam pandemi. Inflasi rendah yg disebut Sdr. @prastow bukanlah momen, apalagi prestasi.

14. Inflasi rendah justru merupakan bukti lemahnya kinerja pemerintah. Sejak 2015, inflasi kita selalu di bawah 4%. Kenapa rendah? Karena pertumbuhan ekonomi kita sangat rendah!

15. Di masa @SBYudhoyono , inflasi memang tinggi, tetapi itu terjadi karena capaian pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Jadi, rendahnya inflasi era @jokowi bukanlah hasil dari skenario dan desain pemerintah.

16. Rendahnya inflasi justru mengindikasikan bahwa pemerintah kesulitan dalam mengendalikan dan menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Rendahnya inflasi ini terjadi sejalan dengan turunnya angka pertumbuhan ekonomi di era @jokowi.
.
Fadli menutup cuitannya, dengan mengatakan “Dengan semua catatan di atas, publik sudah bisa menilai sendiri bagaimana sebenarnya kinerja ekonomi Pemerintah yang sedang dibela oleh Saudara @prastow  Salam sehat untuk kita semua,” tuturnya.

***