PARANGMAYA – Mantan Sekretaris Kementrian BUMN, Muhammad Said Didu mengkritisi, mekanisme pembiayaan pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur. Skema pembiayaan yang dikritisi olehnya tersebut, akibat dari rencana pemerintah untuk menyewakan asset negara di Jakarta, untuk membangun ibukota baru.
Dia mengawali penilaiannya, dari merunut jejak pengelolaan ekonomi Indonesia, dibawah kepemerintahan Presiden Jokowi.
Said menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah banyak berhutang. Ditambah dengan rencana kebijakan terbaru dengan menjual/menyewakan asset Negara yang berada di Jakarta. Selanjutnya, dana hasil sewa itu dipakai oleh pemerintah untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur di Ibukota yang baru.
“#SelamatMenikmati. Setelah menumpuk utang, sekarang mau jual/sewakan asset negara di Jakarta untuk bangun infrastruktur di Ibu Kota Baru,”tuturnya, sebagaimana dikutip dari akun Twitter pribadinya @msaid_didu pada Senin, tanggal 6 September 2021.
Proyek ambisius pemerintahan ini, mengandung konsekwensi yaitu negara akan menyewa di lokasi ibukota yang baru.
“Demi ambisi pribadi, kita kehilangan Ibu Kota lama (Jakarta) dan menyewa di Ibu Kota Baru dan pemilik gedung,”ungkapnya.
Narasi Said tersebut berdasarkan, opsi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berencana untuk menyewakan gedung-gedung kementerian, atau barang milik negara (BMN). Hasilnya, dipergunakan untuk pembiayaan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.
***
Sumber : Twitter
