Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Twitter_Said Didu

PARANGMAYA – Mantan Sekretaris Kementrian BUMN, Said Didu menyoroti proyek-proyek yang merugikan BUMN diduga tanpa penugasan tertulis dari Pemerintah. Said mengatakan bahwa para pimpinan BUMN, yang menjabat direksi dan komisaris berpotensi dituntut pidana korupsi.

Dia menjelaskan bahwa alibi dari para pimpinan BUMN, yang menyandarkan alasannya kepada “penugasan pemerintah tidak bisa jadi pelindung,”katanya.

Penilaiannya tersebut ditulis lewat akun twitter pribadinya pada Senin, tanggal 13 Desember 2021

Konyolnya, “hampir semua proyek rugi tersebut tidak ada penugasan tertulis. Siap-siaplah,”ungkapnya.

Said menilai bahwa “Alasan penugasan pemerintah tidak bisa jadi pelindung selama tidak ada penugasan tertulis dari pemerintah,”bebernya.

“Pimpinan BUMN (Komisaris dan Direksi) dapat dituntut pidana korupsi jika melaksanakan proyek yang merugikan BUMN.
Alasan penugasan pemerintah tidak bisa jadi pelindung selama tidak ada penugasan tertulis dari pemerintah dan hampir semua proyek rugi tersebut tidak ada penugasan tertulis. Siap-siaplah,”ungkapnya.

Sebelumnya, dia juga mengungkap bahwa “Kondisi nyata jalan Tol Lampung-Palembang. Selain masih sepi, butuh biaya pemeliharaan yang sangat tinggi. Perkiraan saya jika terus seperti ini maka pemeliharaan saja sulit ditutupi dari penerimaan, apalagi untuk bayar utang. BUMN yang “ditugaskan” makin berat,”paparnya.

  Terkini ! Kapolri Berhasil Membongkar Peran Ferdy Sambo pada Tragedi Jumat Berdarah di Duren Tiga, Simak dan Lihat Videonya Disini !

Sumber : Twitter

Artikel Terkait

Terkini Teraktual